JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat integrasi regional dan kerja sama yang nyata selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Plus Three ke-28, yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Senin, 27 Oktober 2025.
Kepala Negara menegaskan bahwa babak baru kerja sama kawasan ini terjadi di tengah kompleksitas tantangan global, mulai dari perubahan iklim yang berdampak luas, gangguan perdagangan internasional, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik.
Prabowo menyoroti bahwa tekanan global ini bukan sekadar risiko abstrak. “Bagi Indonesia, hal-hal ini langsung menyentuh kehidupan rakyat, mulai dari petani hingga generasi muda, serta menuntut peran strategis kita dalam rantai pasok global,” ujar Presiden. Pernyataan ini menekankan bahwa kerja sama kawasan harus bersifat nyata dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Memastikan Persaingan Konstruktif di Kawasan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa persaingan di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya harus tetap bersifat konstruktif. Menurutnya, kerja sama yang hanya bersifat formal tidak cukup; setiap langkah integrasi harus menghasilkan dampak konkret bagi stabilitas ekonomi dan sosial.
Laporan ASEAN Plus Three Regional Economic Outlook terbaru memang menunjukkan ketangguhan ekonomi kawasan, namun Prabowo mengingatkan bahwa stabilitas ini tidak bisa dianggap pasti. “Pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan diversifikasi perdagangan dan jaring pengaman keuangan yang memadai. Ini bukan pilihan, tetapi kebutuhan mendesak bagi seluruh negara anggota APT,” ujarnya. Dengan perspektif ini, Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama yang terstruktur dan terukur untuk menghadapi ketidakpastian global.
Mengoptimalkan Kontribusi Trilateral
Presiden Prabowo juga menekankan peran penting kerja sama trilateral antara China, Jepang, dan Republik Korea bagi kawasan. Menurutnya, pendalaman hubungan trilateral ini harus terus diikuti dengan pertemuan puncak dan pertemuan tingkat menteri secara rutin. Hal ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kawasan dan melindungi diri dari guncangan eksternal yang kerap muncul akibat perubahan pasar global.
Pendekatan trilateral tersebut, kata Prabowo, bukan sekadar upaya diplomasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengoptimalkan peluang kerja sama dalam perdagangan, teknologi, dan inovasi regional. Indonesia mendorong agar kerja sama ini dapat dijadikan fondasi untuk integrasi yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Menjamin Ketahanan Pangan dan Respons Darurat
Salah satu fokus konkret yang disoroti Presiden Prabowo adalah penguatan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Menurutnya, peningkatan cadangan beras darurat dan mekanisme pertukaran informasi antarnegara menjadi langkah penting untuk menjamin pasokan pangan yang stabil.
Prabowo menegaskan bahwa ketersediaan pangan merupakan isu strategis yang tidak bisa diabaikan. “Kerja sama nyata dalam ketahanan pangan dan respons darurat harus menjadi agenda utama APT. Kita harus mampu bertindak cepat saat krisis pangan muncul, sehingga rakyat tetap terlindungi,” katanya. Dengan demikian, penguatan APTERR menjadi simbol konkret bagaimana integrasi kawasan dapat langsung berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
KTT ASEAN Plus Three ke-28 menjadi momen strategis bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen pada kerja sama konkret dan integrasi kawasan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga persaingan tetap konstruktif, memperkuat kontribusi trilateral, dan mengoptimalkan cadangan pangan darurat sebagai langkah nyata menghadapi ketidakpastian global.
Langkah-langkah ini menegaskan bahwa agenda ASEAN Plus Three bukan sekadar forum pertemuan diplomatik, melainkan instrumen penting untuk memastikan stabilitas, ketahanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Integrasi yang diperkuat melalui kerja sama konkret diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih inklusif bagi seluruh negara anggota.
